KONFLIK POLITIK ANTAR GOLONGAN

Indonesia adalah salah satu Negara terbesar didunia. Beragam suku dan budaya. Penduduknya diatas 260 juta jiwa. Di Negara besar seperti Indonesia ini konflik sosial sudah sering terjadi. Entah itu konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas social,  Konflik Politik Antar golongan dalam Satu Masyarakat maupun antara Negara-Negara yang Berdaulat , konflik bersifat internasional, dan konflik-konflik lainnya. Tidak hanya Indonesia, Negara-negara selain Indonesia pun pasti tidak luput dari konflik.

                                                                                 

1.     konflik internal badan legislatif Indonesia.
 

                                                                   

Perseturuan dua kubu di DPR merupakan tontonan yang tidak mendidik dan dibenci masyarakat. Mayoritas masyarakat kecewa dengan perilaku egositis yang ditampilkan para angota DPR tersebut.

Janji mereka yang katanya akan memperjuangankan  amanat rakyat menjadi tidak terbukti dan mungkin tidak dipercayai oleh rakyat sendiri.  Banyak komentar miring dari rakyat yang bisa kita baca di dunia sosial media dan surat pembaca koran-koran, mengenai tontonan pertikaian KMP dan KIH.

Untuk itu, sebaiknya para wakil rakyat tersebut segera menyudahi dan bekerja menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana tanggung jawab yang diembanya.

Mestinya DPR harus lebih peka terhadap kepentingan dan suara rakyat ketimbang supersensitif terhadap jabatan dan posisi yang hari ini diperebutkan. Mestinya juga, mereka segera  menghentikan kegaduhan politik dan memulai bekerja mengawal program-program pemerintah yang benar-benar menyejahterakan rakyat. Kalo hal demikian tidak disudahi, citra DPR bakal semakin buruk lagi di mata rakyat.

 hal ini akan berdampak pada ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif, yang tentunya 5 tahun kedepan, rakyat mungkin akan bersikap antipati atau mungkin berbalas dendam dengan 'mengorot" uang caleg-caleg yang sedang bersaing merebut simpati dan kepercayaanya.

2.     Konflik internal partai politik

Lemahnya transformasi kelembagaan di tubuh partai dinilai menjadi salah satu faktor penyebab parpol rawan konflik. Alasannya, proses modernisasi partai terkendala oleh motif temporer elite parpol bersangkutan.
ada beberapa faktor yang menyebabkan partai-partai seperti PPP dan Golkar itu rawan konflik. :

Pertama, soal lemahnya tranformasi kelembagaan di tubuh partai. Sehingga menyebabkan parpol tidak berbasis sistem melainkan berbasis selera dan kepentingan elite yang punya akses.

 kedua, problem kultur yang mengalami pemolaan yang mapan bahwa Golkar merupakan partai yang senantiasa di dalam kekuasaan. Akibatnya, secara mental, hal ini kerap membawa Golkar pada pola koalisi koopsi yang ditandai dengan pola hubungan gonta-ganti pasangan.Sehingga dampaknya pada peta kekuatan Golkar yang kerapkali tak bisa dipisahkan dari dinamika dengan pihak eksternal dimana kekuatan non Golkar terutama yang sdng berkuasa tertarik untuk menarik-narik Golkar agar menjadi mitranya.

Ketiga, faksi-faksi di tubuh Golkar banyak dan ego di antara mereka juga kuat dampaknya maka setiap munas mereka tak pernah memiliki figur utama yang kuat. Itu karena, banyak faksi diisi para politisi kawakan dan mereka saling berlomba menguasai basis formal organisasi, sehingga kerapkali Munas tuntas dari segi prosedural tetapi tidak menghadirkan kohesi di antara mereka.

Pendapat berbeda diungkapkan Peneliti pada Divisi Kajian Hukum Tatanegara Sinergi Masyarakat untuk Indonesia M Imam Nasef. Nasef mengatakan, sejak bangsa ini bersepakat untuk mengadopsi sistem demokrasi, maka kegaduhan dan keributan dalam berpolitik menjadi sebuah keniscayaan.

'Democracy is noisy', memang demokrasi itu selalu gaduh, kalimat itulah yang mungkin bisa merepresentasikan panggung politik nasional kita akhir-akhir ini. Namun, bukan berarti 'kegaduhan' itu untuk dipelihara atau dilanggengkan.

Untuk mencapai sebuah konsolidasi demokrasi, kegaduhan-kegaduhan politik harus diminimalisir. Harus diakui saat ini partai-partai politik di Indonesia sebagai pilar demokrasi belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik terutama sebagai sarana pengatur konflik. kisruh PPP dan Golkar menunjukkan betapa partai-partai kita belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai pengatur konflik. 
 
Bagaimana mau mengatur konflik, kalau di internal partainya saja berkonflik? Harusnya partai-partai itu malu kepada publik, partai itu seharusnya memberikan contoh kepada publik bagaimana cara menyelasaikan konflik, bukan malah terlibat konflik di internalnya masing-masing.
Dengan konflik yang terjadi seperti saat ini, tentu bukan hanya anggota dan kader partai yang dirugikan, akan tetapi juga konstituen dan masyarakat secara umum.

Konflik dan Perseteruan menjelang suksesi kepemimpinan di internal partai politik memang telah menjadi masalah klasik di Indonesia. Munculnya faksi-faksi terutama menjelang suksesi itu seperti sudah menjadi tradisi.

Perseteruan itu harusnya bisa diantisipasi, mengingat PPP dan Partai Golkar bukanlah partai 'kemaren sore'. Kedua partai tersebut sudah banyak makan asam garam dalam kancah perpolitikan nasional, sehingga harusnya bisa bersikap lebih dewasa dalam menghadapi dinamika internalnya
Konflik dan perseteruan yang terjadi itu sebenarnya menunjukkan para elit parpol masih mengedepankan kepentingan individu untuk meraih kekuasaan daripada mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara.
para elit parpol harus ingat bahwa pembentukan parpol sebagaimana tertuang dalam UU Partai politik ditujukan untuk memperjuangkan dan membelas kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kalau setiap elit menyadari dan menginsyafinya, tentu tidak akan terjadi lagi konflik-konflik seperti sekarang ini.